Sudah menjadi rahasia umum bahwa selingkuh dapat merusak keutuhan dan keharmonisan suatu hubungan, terutama dalam konteks kehidupan rumah tangga.
Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya peran hukum yang efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus pelakor.
Baca juga Pidana Pecandu Narkoba
Undang-undang Pelakor di Indonesia
Di Indonesia, tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pelakor atau perselingkuhan dalam hubungan rumah tangga. Namun, ada beberapa undang-undang yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelakor, seperti:
Pasal 284 KUHP
Pasal 284 KUHP mengatur tentang tindakan zina atau persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan. Meskipun tidak secara khusus mengatur tentang pelakor, namun tindakan perselingkuhan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pasal ini.
Pasal 27 ayat (3) UU ITE
Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Jika seseorang menuduh orang lain sebagai pelakor secara tidak benar melalui media sosial atau platform online lainnya, maka dapat dijerat dengan pasal ini.
Pasal 1365 KUHPer
Pasal 1365 KUHPer mengatur tentang ganti rugi atau tuntutan ganti kerugian dalam kasus perdata. Jika tindakan perselingkuhan menyebabkan kerugian materiil atau moral pada pasangan atau keluarga, maka dapat mengajukan gugatan perdata dan menuntut ganti rugi.
Pentingnya Tindakan Hukum dalam Menyelesaikan Kasus Pelakor
Tindakan hukum memiliki peran penting dalam menyelesaikan kasus-kasus pelakor. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, tindakan hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti:
Konsultasi dengan Pengacara atau Ahli Hukum
Jika terdapat masalah pelakor dalam hubungan rumah tangga, konsultasi dengan pengacara atau ahli hukum dapat menjadi solusi yang tepat. Mereka dapat memberikan saran dan arahan yang tepat mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Mediasi atau Penyelesaian Secara Damai
Jika pasangan masih ingin mempertahankan hubungan dan menyelesaikan masalah secara damai, mediasi atau penyelesaian secara damai dapat dilakukan. Dalam hal ini, pihak ketiga dapat diikutsertakan dalam proses mediasi untuk membantu menyelesaikan masalah.
Tindakan Hukum melalui Pengadilan
Jika hubungan telah tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi dan diperlukan tindakan hukum untuk menyelesaikan masalah pelakor, maka dapat dilakukan melalui pengadilan. Dalam hal ini, pasangan dapat mengajukan gugatan perdata atau tindakan pidana, tergantung pada kasusnya.
FAQs
1. Apakah pelakor bisa dijerat pidana?
Tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pelakor dalam hubungan rumah tangga. Namun, tindakan perselingkuhan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 284 KUHP yang mengatur tentang tindakan zina atau persetubuhan di luar perkawinan.
2. Apakah bisa mengajukan gugatan perdata dalam kasus pelakor?
Jika tindakan perselingkuhan menyebabkan kerugian materiil atau moral pada pasangan atau keluarga, maka dapat mengajukan gugatan perdata dan menuntut ganti rugi.
3. Apakah bisa menyelesaikan masalah pelakor secara damai?
Jika pasangan masih ingin mempertahankan hubungan dan menyelesaikan masalah secara damai, mediasi atau penyelesaian secara damai dapat dilakukan. Dalam hal ini, pihak ketiga dapat diikutsertakan dalam proses mediasi untuk membantu menyelesaikan masalah.
4. Apakah konsultasi dengan pengacara dapat membantu menyelesaikan masalah pelakor?
Konsultasi dengan pengacara atau ahli hukum dapat menjadi solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah pelakor. Mereka dapat memberikan saran dan arahan yang tepat mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.
5. Apakah tindakan hukum melalui pengadilan dapat menyelesaikan masalah pelakor?
Jika hubungan telah tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi dan diperlukan tindakan hukum untuk menyelesaikan masalah pelakor, maka dapat dilakukan melalui pengadilan. Dalam hal ini, pasangan dapat mengajukan gugatan perdata atau tindakan pidana, tergantung pada kasusnya.
Reference
Beberapa referensi hukum yang dapat diterapkan dalam kasus pelakor di rumah tangga adalah sebagai berikut:
Pasal 284 KUHP
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.
2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. (K.U.H.P. 35, 37-2e, 89, 291, 298, 335 s)
Namun, perlu diingat bahwa dalam prakteknya, penanganan kasus pelakor tidak selalu mudah dan terkadang sulit untuk membuktikan tindakan perselingkuhan.
Oleh karena itu, konsultasi dengan ahli hukum atau pengacara dapat membantu menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan kasus pelakor dalam kehidupan rumah tangga.
English 
Indonesian