Perusahaan Menggaji Karyawan Di Bawah Umr

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan memberikan gaji di bawah UMR.

Pertama, beberapa perusahaan mungkin menghadapi tekanan persaingan di pasar yang tinggi. Untuk tetap bertahan, mereka mengurangi biaya operasional dengan mengurangi gaji pekerja.

Selain itu, beberapa perusahaan juga mungkin tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya memberikan upah yang layak kepada pekerja.

Gaji Anda Di Bawah UMR ?

Sesuai dengan UU ketenagakerjaan pasal 60 ayat 2, bahkan dalam masa percobaan (paling lama minimal 3 bulan) Pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Jika anda mengetahui gaji anda di bawah UMR yang seharusnya di Kota tempat anda tinggal, maka perusahaan anda sangat bisa untuk mendapat sanksi yang cukup berat. Sesuai dengan UU Cipta Kerja Pasal 81 angka 63 jelas dikatakan bahwa pengusaha yang melanggar ketentuan upah minimum akan dikenai sanksi ancaman hukuman paling sedikit 1 tahun dan paling lama 4 tahun penjara dan/atau denda paling sedikit Rp100juta dan paling banyak Rp400juta. Namun hal ini tidak berlaku jika perusahaan tersebut masih usaha kecil dan mikro.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif. Pertama, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dan memberlakukan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Selain itu, kampanye kesadaran tentang pentingnya memberikan upah sesuai UMR perlu ditingkatkan, baik kepada perusahaan maupun masyarakat.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam menekan perusahaan memberikan gaji di bawah UMR. Konsumen dapat memilih produk atau layanan dari perusahaan yang mematuhi aturan UMR. Masyarakat juga dapat mendukung gerakan hak pekerja dan memperjuangkan keadilan upah.

Referensi Hukum

Referensi hukum terkait Upah Minimum Regional (UMR) dan kewajiban perusahaan dalam memberikan upah yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. UU Cipta Kerja
2. Undang-undang (UU) tentang Ketenagakerjaan

Peraturan-peraturan ini menjadi landasan hukum yang mengatur tentang UMR dan memberikan kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan upah sesuai dengan UMR yang berlaku di daerah tersebut.